- Raudhatul Zannah - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Calon petahana Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017, Djarot Saiful Hidayat menegaskan, demonstrasi seperti yang terjadi pada 4 November 2016 merupakan hak setiap warga negara. Namun, dia menyayangkan jika pada malam hari lalu, melewati jadwal unjuk rasa, malah terjadi kericuhan.
"Tapi ketika disarankan untuk membuat parlemen jalanan, itu sudah enggak benar lagi," kata Djarot di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu 5 November 2016.
Dia menekankan, demonstrasi yang berekses keributan di depan Istana Merdeka dan Kawasan Luar Batang itu jelas diduga untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, calon gubernur pasangannya untuk maju ke Pilkada Jakarta.
"Apalagi ada upaya menduduki Gedung DPR tadi malam" ujarnya.
Aksi-aksi yang dilakukan demonstran dan sempat rusuh, kata dia, akan berdampak tak hanya pada Jakarta, namun juga secara nasional. Akibatnya, kepentingan umum dirugikan.
"Kalau mau bertanding, ya bertanding yang baik dengan demokrasi yang sehat, demokrasi konstitusional. Bukan mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar dari masyarakat kita hanya karena kasusnya Pak Ahok," kata Djarot.
Djarot menilai, ada ambisi-ambisi politik yang menunggangi aksi ricuh yang sempat terjadi pada pukul 19.00 WIB Jumat malam, 4 November 2016.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut dalam demonstrasi.
Sementara itu, saat massa berada di depan Gedung DPR, dengan alasan keamanan, pihak pengamanan tidak memberikan izin pada demonstran menginap.
