- ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA.co.id – Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono geram dituding terlibat terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Padahal, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sudah memberikan pernyataan soal itu.
"Saya membaca statement Pak Wiranto ditulis besar-besar di media massa tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut SBY dalam kasus TPF Munir," kata SBY di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu 2 November 2016
Namun menurut SBY, kenyataannya tak seperti itu. Dua hari setelah Ia membaca pernyataan Menko Polhukam Wiranto, SBY menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengannya.
"Ini apa tidak salah negara? Kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Nggak ke balik-balik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir, come on gunakan akal sehat," ujar SBY
SBY memastikan, penanganan kasus Munir di masa pemerintahannya sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia juga sudah menjelaskan terang benderang kasus TPF Munir. Bahkan Presiden Jokowi klaimnya, sudah mengetahui rekomendasi TPF Munir. Masalahnya kemudian adalah mencari copian utama hasil TPF Munir.
"Tetapi copi dengan isi yang sama-sama juga sudah diberikan kepada Mensesneg untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang, bola ada di tangan para penegak hukum yang sedang memegang amanat," ujarnya menegaskan.
Apabila mandat yang dilaksanakan para penegak hukum di eranya belum rampung, maka SBY mengatakan harus diteruskan dilanjutkan sepenuhnya. "Jangan lagi pakai digeser ke copy-nya mana, data tersebut sudah dilegalisasi oleh mantan ketua TPF Pak Marzuki Hanafi, dicocokkan juga dengan anggota yang lain yaitu isinya.”
(mus)
