TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
POLITIK

Bawaslu Dorong Pengenaan Sanksi Pidana untuk Politik Uang

Begitu ada laporan kecurangan, polisi bisa lakukan penyelidikan.
Bawaslu Dorong Pengenaan Sanksi Pidana untuk Politik Uang
Penyerahan DP4 Pilkada Serentak 2017 ke KPU. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

VIVA.co.id – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak mengatakan, kualitas Pemilu yang lalu cenderung tidak lebih baik dari sebelumnya. Hal ini disebabkan regulasi KPU yang terlalu banyak mengatur terutama pada tahapan kampanye pertama Pilkada serentak.

"Nampak dari semangat peserta Pilkada untuk memenangkan," kata Nelson di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2016.

Selain itu menurut Nelson, masih terdapat banyak kecurangan Pemilu. "Yang paling banyak adalah politik uang," ucapnya.

Berkaca dari itu semua, DPR, Pemerintah, KPU dan Bawaslu kata dia akan segera membahas kembali revisi UU Pilkada. "Pemilu jangan menjadi alat membuat pilu," ujarnya menambahkan.

Menurut Nelson, fenomena yang muncul, banyak kandidat calon kepala daerah yang jor-joran mengeluarkan uang hingga akhirnya terbelit utang. Padahal sebagian dari mereka harus kalah di Pilkada.

Untuk itu Bawaslu menyatakan ada regulasi baru untuk mengantisipasi politik uang yang pada ujungnya dipastikan akan merugikan kandidat. Meski ia mengakui peraturan tersebut belum terlalu akan maksimal untuk melawan politik uang dalam Pilkada.

"Meski penjatuhan sanksi administratif tidak cukup mengatasi kecurangan Pemilu namun ada sanksi pidana cukup berat. Dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perkembangan yang baik. Begitu ada laporan dugaan pelanggaraan Pemilu, polisi sudah bisa melaksanakan penyelidikan."

(mus)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP