VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menerima kedatangan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi masyarakat Islam di Gedung DPR. Mereka mengadu kepada pimpinan DPR terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Kepada para tamunya, Fadli menegaskan bahwa siapa pun, termasuk Gubernur Ahok, tidak bisa menghindari proses hukum. Fadli mengatakan proses ini juga tidak terkait Pilkada DKI 2017.
"Siapa pun dari Presiden sampai tukang becak, semua sama. Kalau salah harus dihukum," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta 28 Oktober 2016.
Politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan akan ikut dalam demonstrasi anti Ahok oleh FPI yang diketahui akan dilakukan pada tanggal 4 November 2016 nanti.
"Ya insya Allah, ajakan aksi pada 4 November nanti saya siap hadir," ujar Fadli.
Fadli menilai, hal itu adalah bentuk solidaritasnya.
Sebelumnya kepada Fadli, Ketua FPI Rizieq Shihab menyebut sejumlah indikasi intervensi Presiden Jokowi atas kasus Ahok. Pertama adalah pernyataan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang mengatakan pemanggilan Ahok untuk diperiksa harus dengan izin Presiden Jokowi.
"Setelah ramai pemberitaan kemudian Presiden menerima Ahok pagi harinya sebelum dia ke Bareskrim. Ini sangat janggal. Presiden rasanya tidak mungkin tidak tahu bahwa dia akan diperiksa, kok malah panggil Ahok ke Istana," ujar Rizieq.
