Lantik Plt Ahok dan Rano Karno, Mendagri Titipkan Pesan

Kemendagri Serahkan DP4 pilkada 2017 ke KPU
Sumber :
  • VIVA.co.id/M. Ali. Wafa

VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo melantik Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta Pusat, Rabu 26 Oktober 2016.

Kemah Jokowi dan Tanah Gusuran Ahok di IKN

Dua pejabat eselon I Kemendagri yang didapuk menjadi pengganti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Rano Karno yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Soemarsono dan Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan.

Tjahjo mengungkapkan alasan dipilihnya Soemarsono menjadi pemimpin Ibu Kota sementara karena rekam jejaknya selama ini dikenal baik. Tjahjo mengaku dalam memilih plt, tidak ada kriteria khusus. "Ya track record baik selama ini. Tak ada (kriteria khusus). Saya sebagai menteri kan sudah pelajari track record semua," ujar Tjahjo di Jakarta.

Soal Perkembangan Sirkuit Formula E, Wagub: Cek Langsung ke Lokasi

Tjahjo berpesan kepada kedua plt yang dilantik hari ini untuk menjaga kondusivitas daerah yang akan dipimpin untuk sementara waktu. "Saya pesankan khusus, jaga kekompakan. Kalau turun jangan sendirian, ajak Kepolisian, TNI, BIN, tokoh agama, masyarakat dan adat," ujarnya berpesan.

Sementara, Soemarsono selaku plt Gubernur DKI menyampaikan terima kasihnya kepada Mendagri karena diberikan kepercayaan memimpin Jakarta. "Terimakasih, saya mendapat tugas sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, harus melanjutkan selama 3,5 bulan kekosongan yang ditinggal Ahok-Djarot karena mengikuti Pilkada. Mudah-mudahan amanat ini dapat saya laksanakan sebaik-baiknya,” kata Soemarsono.

Banyak ASN Kementerian Ingin Jadi Pegawai DKI, Ini Respons Anies

Menurut dia, pemerintahan harus jalan meskipun gubernur dan wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam Pilkada. "Jangan khawatir dan ragu karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” katanya menambahkan.

Tak berbeda, Nata mengatakan siap menjaga pemerintahan yang ada tetap netral di Pilkada 2017 sebagaimana diamanatkan Undang Undang (UU). "Nanti kami laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanganan. Pokoknya saya bersikap di tengah, tidak ke kiri tidak ke kanan, kan janji PNS netral," kata Nata.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya