- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Lukman Edy, menilai usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu soal sistem proporsional terbuka terbatas dalam pemilu legislatif aneh. Menurutnya, langkah itu bertentangan dengan definisi yang dia pahami selama ini.
"Kalau dalam RUU Pemilu nyatakan pemilih coblos gambar partai dan daftar urutan legislatif tidak dicoblos walau ditampilkan, secara teoritis itu proporsional tertutup, bukan terbuka terbatas," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2016.
Menurutnya, definisi soal sistem proporsional terbuka terbatas keliru sehingga harus diluruskan. Karena itu, kalau pemerintah ingin sistemnya tertutup tak masalah.
"Jangan prakteknya tertutupnya tapi istilahnya dibikin terbuka. Kita kan cerdas semua. Sudah tahu definisi seperti itu. Saya menangkap Pak Jokowi tak tahu. Karena informasi yang kita dengar di rapat kabinet terbatas, Pak Jokowi minta tetap terbuka," kata Lukman.
Ia menuding definisi soal sistem proporsional terbuka ini dibelokkan oleh tim yang menyusun RUU Pemilu lantaran prakteknya tertutup tapi definisinya seakan terbuka. Saat ditanya soal proporsional terbuka terbatas akan menguatkan partai politik, ia tak sependapat.
"Menguatkan partai politik justru membuka partisipasi publik semakin besar. Kalau menyelamatkan kader partai, bukan begitu caranya," kata Lukman.
(ren)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
