- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Wakil Koordinator bidang Strategi dan Mobilisasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri menanggapi konferensi pers yang dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah mantan menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di Cikeas soal dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Dia menyesalkan hal itu baru dilakukan setelah 10 tahun berlalu.
Menurut Puri, pernyataan yang disampaikan oleh SBY dan Sudi Silalahi di Cikeas memiliki beberapa poin penting. Salah satunya, pemerintahan SBY merasa sudah bekerja untuk mengusut tuntas kasus kematian aktivis HAM Munir dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.
Apalagi Sudi Silalahi telah memaparkan ada proses hukum yang sudah berjalan terhadap beberapa orang. Namun masih ada satu nama yang belum melewati proses penegakan hukum karena tidak ditemukan bukti yang kuat yaitu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) era Presiden Megawati Soekarnoputri, AM Hendropriyono.
"Saya pikir itu signal bahwa kasus ini bisa dibuka kembali tapi dokumennya harus jelas dulu mana," kata Puri Kencana kepada VIVA.co.id di Kantor KontraS, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2016.
Ia menambahkan, SBY dan Sudi Silalahi juga menyampaikan bahwa pintu kebenaran untuk mencari keadilan dalam kasus Munir itu masih terbuka. Pernyataan itu, kata Puri, dapat diartikan sebagai pintu masuk untuk menelisik lebih jauh lagi aktor intelektual yang menyebabkan suami dari Suciwati itu meninggal dunia di pesawat dalam perjalanan dari Indonesia ke Belanda.
"Tapi kami tetap menyesalkan kenapa SBY beserta jajarannya baru angkat bicara soal dokumen investigasi TPF almarhum Munir setelah muncul desakan-desakan sekarang. Harusnya dari dulu dong meskipun katanya pro justicia kan harusnya bisa jadi catatan penegakan hukum yang belum selesai di masanya."
Menyikapi pernyataan publik SBY tersebut, maka "bola panas" kasus Munir saat ini ada di tangan Presiden Jokowi. KontraS berharap pemerintah saat ini segera menindaklanjutinya.
(mus)
Pemerintah Bakal Tambah Saham di Freeport Indonesia Jadi 61 Persen, Begini Penjelasan Tony Wenas
Pemerintah Republik Indonesia ingin meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen.
