VIVA.co.id – Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan, Hanura sedang mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu soal mana yang paling tepat antara sistem proporsional terbuka atau terbuka terbatas.
"Pada dasarnya Hanura berpandangan partai politik yang memiliki peran dalam rekruitmen politik dan pengaderan tentunya memiliki tanggung jawab besar atas kualitas para caleg terpilih nanti, baik secara ideologis maupun kompetensi," kata Dadang saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 25 Oktober 2016.
Menurutnya, RUU usulan pemerintah cukup baik. Tetapi ia juga akan mendengarkan respons dari masyarakat atas RUU tersebut. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan. RUU Pemilu yang disampaikan oleh pemerintah mencoba untuk menghasilkan caleg yang kuat dalam ideologis maupun kompetensi.
"Untuk persyaratan caleg Hanura di setiap tingkatan partai (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) ditetapkan tim untuk melakukan seleksi dari aspek ideologis, kompetensi maupun elektabilitas," kata Dadang.
Ia menjelaskan, dalam pemilu yang akan datang, Hanura dengan perolehan suara terkecil dari 10 parpol di DPR maka seleksi akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Agar kita bisa naik posisi, paling tidak ke parpol menengah."
(mus)
Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat
Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat
