- VIVA.co.id/Nuvola Gloria
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Desmond Junaidi Mahesa menilai, hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir merupakan skandal besar. Dia menilai, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang paling bertanggung jawab atas masalah ini.
"Dokumen yang hilang itu hilang semua berkas dari TPF atau hanya yang ada di Sekretariat Negara? Kalau di TPF dan Setneg hilang, di Kejaksaan tak ada berarti memang skandal besar," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 Oktober 2016.
Menurutnya, pihak yang menghilangkan hasil TPF harus bertanggung jawab. Rezim SBY juga harus menjelaskan jikalau dokumen ini memang hilang secara keseluruhan. Sementara TPF sendiri juga dinilai layak bertanggung jawab.
"Ini penghilangan, ini kejahatan. Saya harap itu tak hilang di TPF. Kalau hilang di rezim siapa? Ini baru SBY punya kapasitas jelaskan ini. SBY bertanggung jawab terhadap ini kalau di rezim dia hilang semuanya tak ada. Karena dia sepuluh tahun berkuasa sebelum Jokowi," kata Desmond lagi.
Politikus Gerindra itu mengatakan, apabila dokumen TPF memang hilang secara sistemik maka bisa dianggap sebagai bentuk kesengajaan. SBY karena itu perlu menyampaikan secara langsung soal dokumen yang diputuskan Komisi Informasi Publik (KIP) dibuka kepada publik.
"Berarti ada skandal besar untuk hilangkan ini. Ini tanggung jawab siapa. Tanggung jawab pemerintah di mana pada saat dokumennya hilang," lanjutnya.
Saat ditanya soal perlunya rezim Jokowi membuat TPF baru, ia merespons negatif.
"Ini kan hasil investigasi. Apakah yang sekarang lebih jujur dari yang lalu. Berarti memang tidak punya niat baik rezim SBY. SBY harus tanggung jawab sebagai rezim dia yang hilangkan. Bikin TPF baru artinya tak ada pertanggungjawaban dari pemerintahan sebelumnya," kata Desmond.
