TUTUP
TUTUP
POLITIK

Jokowi Dinilai Terlambat Urusi Bidang Hukum

Komisi Hukum juga mengingatkan, pungli bukan satu-satunya masalah.
Jokowi Dinilai Terlambat Urusi Bidang Hukum
Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. ( ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

VIVA.co.id – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang mengurusi bidang hukum, Bambang Soesatyo mengatakan, catatan terpenting dari dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah keberhasilan mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik. Hal itu kemudian berdampak pada terciptanya stabilitas politik.

"Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak yang fenomenal itu," kata Bambang dalam pesan tertulis yang diterima, Jumat 21 Oktober 2016.

Sementara catatan kritis kata dia adalah keterlambatan Jokowi dan Jusuf Kalla menyentuh sektor hukum. Alhasil, kualitas penegakan hukum dinilai DPR masih belum baik.

"Presiden baru mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya," ujar Bambang.

Hal itu terlihat dengan mulai disusunnya paket kebijakan hukum hingga pemberantasan yang gencar pada kejahatan tertentu pada akhir tahun kedua pemerintahan.

Bambang menilai, walaupun Jokowi telah memulai program pemberantasan pungutan liar (pungli) namun konsistensi program itu masih perlu diuji. Masyarakat akan menanti kebijakan itu benar-benar bisa membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari.  

"Tapi persoalan di sektor hukum bukan hanya pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan," kata politikus Golkar itu.

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP