- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil, menilai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pemberantasan pungutan liar dalam tataran birokrasi, akan efektif ketika ada pengawasan dan penindakan.
"Kalau SE hanya untuk memenuhi kewajiban institusi, harapan mencegah pungutan liar di kementerian dan lembaga sulit untuk kita dapatkan," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.
Dia menambahkan, Kementerian PANRB harus melakukan pengintaian, untuk memastikan efektivitas surat edaran yang dikeluarkan. Sehingga satuan tugas bersih pungli bisa efektif dan optimal.
"Sehingga kita tak temukan lagi pungutan-pungutan liar. Meski saya pribadi tak begitu optimis ini bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat. Kita harus perbaiki mentalitas, sistem, dan pengawasan," kata Nasir.
Dia khawatir upaya ini hanya akan berjalan semangat di awal, tapi pada akhirnya tidak ada tindak lanjut. "Persoalan negara ini, kita selalu instan dalam menghadapi masalah. Tidak perbaiki sistem yang seharusnya jadi fundamental dalam mengurus negara," ungkap Nasir.
Sebelumnya, Menteri PANRB Asman Abnur mengeluarkan surat edaran terkait pemberantasan pungutan liar. Hal ini sesuai perintah Presiden Joko Widodo untuk segera menghapuskan praktik pungli dari semua sektor layanan masyarakat.
Surat edaran ini ditujukan kepada semua kementerian/lembaga negara, termasuk TNI, Polri, kepala daerah, sampai pimpinan lembaga non struktural. Di dalamnya mengatur mengenai sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk memberantas pungli. (ase)
BNPT Rilis Ciri Penceramah Radikal, Ini Respons Anggota DPR
Menurut Bukhori, indikator yang dipaparkan oleh BNPT cenderung sumir sehingga dapat memicu tafsir liar bagi masyarakat awam
