TUTUP
TUTUP
POLITIK

Catatan Minus di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Jokowi dianggap terlalu mementingkan pembangunan infrastruktur
Catatan Minus di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Presiden Joko Widodo Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id – Akan genap dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober 2016 nanti, mendapat berbagai sorotan. Program yang disoroti antara lain bidang kesejahteraan rakyat.

Khusus pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah dinilai belum menjalankannya dengan optimal, terutama dari sisi implementasi. Hal ini dianggap masih belum mulus lantaran Presiden Jokowi masih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur.

Sementara dalam bidang sosial, ada banyak bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Oleh karena itu program-program ini harus dioptimalkan.

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, program-program sosial itu sangat membantu masyarakat. Hanya, program itu belum dinikmati secara merata.

Data yang diperoleh Saleh, dari 18,5 juta keluarga sangat miskin (KSM), program PKH misalnya, baru menyentuh 6 juta KSM per 2016. Begitu juga program-program KUBe dan RTLH.

"Itu berarti masih banyak PR yang harus dituntaskan pemerintah. Kalau tidak terdistribusi secara merata, itu berarti ada masalah keadilan sosial. Pertanyaannya, mengapa sebagian KSM menerima sebagian lagi belum? Apa dasarnya sehingga sebagian didahulukan sebagian lagi belakangan atau bahkan belum disentuh?" ujar Saleh kepada VIVA.co.id, Senin 17 Oktober 2016.

Dia menilai, apabila dengan alasan anggaran yang belum cukup, maka pemerintah harus mencari solusinya dengan segera.

Saleh juga menyoroti program jaminan kesehatan pemerintah yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurutnya, data kepesertaan masih bermasalah, sayangnya ada juga yang terdaftar namun diketahui belakangan, fiktif.

"Dari sisi finansial, BPJS masih selalu dilanda defisit. Untuk tahun 2016 saja, BPJS mengalami defisit sebesar 6,8 triliun Rupiah . Kemungkinan besar, masih ada manajemen pembiayaan yang bermasalah," kata Politikus PAN ini.

Dari sisi pelayanan, Saleh juga mengatakan bahwa BPJS masih belum maksimal dan hal itu terlihat dari banyaknya pengaduan masyarakat yang kurang puas.  

"Mereka rata-rata mengeluhkan bahwa peserta BPJS kesehatan masih dianaktirikan dalam pelayanan," lanjut mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP