- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, menilai bahwa dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru sarat dengan pencitraan. Salah satunya, kembali ia menyindir, perihal kehadiran Jokowi dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepolisian di Kementerian Perhubungan.
"Presiden harus berhenti pencitraan. Dua tahun ini adalah Presiden pencitraan, penuh dengan pencitraan seolah-olah banyak keberhasilan tapi hasilnya sangat sedikit yang dirasakan masyarakat," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 17 Oktober 2016.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi dari segi hukum justru semakin tak jelas. Sebab penegakan hukum yang dirasakan pada saat ini, sangat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dia juga mempertanyakan prioritas penegakan hukum oleh pemerintah.
"Diskriminasi terjadi di mana-mana. Korupsi besar didiamkan. Bahkan, seperti yang disampaikan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada kerugian negara tapi tak diusut, korupsi kecil dikejar seolah-olah dapat tangkapan ikan besar," kata Politikus Partai Gerindra ini.
Ia menilai bahwa hadirnya Jokowi dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan justru jadi memalukan tatkala pejabat setinggi Presiden harus hadir di lokasi.
"Dalam OTT saya kira itu peristiwa yang memalukan. Masak Presiden ikut yang gitu. Itu cukup Polsek. Kapolsek juga sudah ketinggian," kata Fadli lagi.
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
