- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufiqulhadi memberi catatan atas penunjukkan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, tetap ada ketidakpantasan dalam konteks politik soal penunjukan tersebut, walaupun status WNI Arcandra telah dikembalikan.
"Tapi belum memulihkan pertanyaan dari masyarakat, benar atau tidak bahwa dia menyembunyikan kewarganegaraan ganda," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016.
Dia menilai Presiden Jokowi seperti tidak cermat mencari kandidat lain. Seakan-akan, kata dia, tak lagi ada anak bangsa yang bisa menduduki jabatan pimpinan di Kementerian ESDM sehingga harus memilih figur yang memiliki rekam jejak kontroversial.
"Seakan-akan di Indonesia ini tidak ada lagi orang, tidak ada lagi orang yang bisa berada pada posisi itu. Dari 200 juta orang Indonesia seakan-akan hanya orang itu yang memiliki kemampuan," ujar dia.
Walaupun Arcandra hanya menjadi Wakil Menteri, namun Taufiqulhadi menilai Arcandra yang akan tetap memegang persoalan-persoalan teknis. Dibandingkan Jonan, Arcandra lebih berpengalaman di bidang ESDM.
"Persoalan-persoalan teknis ada di Arcandra dan pengelolaan, kebijakan ada di Jonan," kata Politikus NasDem itu.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
