TUTUP
TUTUP
MINIMIZE
CLOSE
POLITIK

Draf RUU Pemilu Tak Kunjung Rampung, Mendagri Minta Maaf

Mendagri janji serahkan draf sebelum masa reses DPR.
Draf RUU Pemilu Tak Kunjung Rampung, Mendagri Minta Maaf
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (VIVA.co.id/ Danar Dono)

VIVA.co.id – Pemerintah dinilai lamban karena tak kunjung menyerahkan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR untuk segera dibahas. Meski diketahui, penyerahan draf RUU itu ke DPR harus terlebih dahulu menunggu terbitnya surat Amanat Presiden (Ampres).

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan permohonan maafnya atas penilaian yang demikian. Pemerintah beralasan, lamanya penyerahan draf RUU tersebut karena ingin cermat dalam mengakomodasi keinginan semua pihak.

"Saya sebagai Mendagri menyampaikan maaf kepada DPR kalau dianggap lambat. Prinsipnya secepatnya. Tapi menurut saya masih ada waktu sebelum masa reses DPR akhir Oktober. Semoga draf sudah bisa disampaikan," ujar Tjahjo melalui pesan singkatnya, Jumat, 14 Oktober 2016.

Politikus PDI-P itu menegaskan, apa yang disajikan pemerintah ke DPR harus matang. Sebab, isi draf tersebut harus dipertanggungjawabkan pemerintah di hadapan DPR. "Kata bapak presiden harus menyerap aspirasi masyarakat dan kedaulatan partai politik. Yang baik ya sudah, yang belum sempurna ya disempurnakan," kata dia.

Tjahjo menampik jika ada masalah yang masih diperdebatkan pemerintah dalam draf RUU itu. Menurutnya, hanya ada sedikit persoalan administrasi.

"Sikap pemerintah sudah komprehensif menyerap parpol, partai lama, partai baru, kemauan KPU, kemauan Bawaslu, kemauan masyarakat, elemen demokrasi. Kami baca semua di media-media apa usulan-usulan sampai ke sistem," ujar dia.

Meski demikian, pemerintah juga belum bisa memastikan kapan waktu penyerahan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu itu ke DPR. Pemerintah hanya berharap draf RUU bisa diserahkan ke DPR sebelum masa reses akhir bulan ini.

"Penyerahannya tanggalnya kami tidak bisa pastikan, mudah-mudahan sebelum masa reses DPR sudah selesai. Sehingga ada waktu, sambil menunggu apakah perlu pansusnya pansus besar. Kalau target April masih cukup lah," ungkap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengaku telah mendorong pemerintah agar segera menyerahkan draf RUU Penyelenggaraan Pemilu ke DPR RI. Jika sudah diserahkan, DPR akan segera melakukan penjadwalan rapat untuk membahas RUU itu.

Rambe juga berharap agar dibentuk panitia khusus untuk merampungkan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Sebab, diprediksi pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung lama. Karenanya, untuk memangkas waktu pembahasan, perlu ada pansus yang dibentuk setelah RUU tersebut diserahkan Pemerintah ke DPR.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP