- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mengatakan hadirnya Jokowi dalam operasi pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan Selasa lalu bukan bagian dari upaya pencitraan. Dalam operasi itu, sejumlah pegawai Kemenhub ditahan polisi.
"Banyak orang curiga ini upaya pencitraan dari Jokowi. Jokowi berbeda dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang jago pencitraan. Jokowi tidak jago pencitraan," kata Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2016.
Ia meyakini Jokowi bekerja sesuai dengan apa yang dirasakan daripada berpikir soal pencitraan. Sehingga kejadian tersebut sama sekali tak ada hubungannya dengan pencitraan tapi pelaksanaan Jokowi terhadap paket reformasi hukum.
"Presiden ingin pimpin di depan tujuh paket reformasi hukum terutama pelayanan publik. Sama seperti kritik kita ke KPK, kok operasi tangkap tangan (OTT) kecil-kecil, ini hanya Rp96 juta plus Rp 1 miliar di rekening bersama," kata Trimedya.
Menurutnya, OTT tidak hanya melihat dari jumlah tapi sejauh mana bisa membongkar mata rantai korupsi. Jadi ia mengharapkan OTT bisa menghasilkan tersangka-tersangka baru.
Sebelumnya, polisi melakukan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. OTT terkait pungutan liar di ruang pelayanan masyarakat yang terjadi di kementerian yang saat ini dipimpin oleh Budi Karya Sumadi. Jokowi pun ternyata ikut meninjau ke tempat kejadian perkara (TKP).
Enam orang ditangkap dalam operasi ini. Mereka terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pekerja harian lepas di Kementerian Perhubungan, serta seorang pekerja swasta di perusahaan tertentu.
(ren)
