- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengaku heran dengan berita hilangnya dokumen kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak szasi Manusia (HAM), Munir.
Menurutnya, dokumen itu hanya tinggal diminta ke Tim Pencari Fakta (TPF) dan pihak-pihak yang terkait.
"Saya yakin, enggak mungkin hilang. Apalagi, pada saat itu kan, KaBIN-nya (Kepala Badan Intelijen Negara) Hendropriyono. Sekarang, Hendro kan orang dekatnya Jokowi (Presiden Joko WIdodo). Kalau Jokowi mau, ya tanya aja ke Hendropriyono. Jangan sungkanlah," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 13 Oktober 2016
Benny mengatakan, dia menunggu keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti penyelidikan yang telah dilakukan sejak era Presiden sebelumnya tersebut. Karena itu, ia meminta pemerintahan Jokowi fokus dan tidak menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti yang disampaikan sejumlah pihak.
"Tidak elok menyalahkan pemerintahan periode lalu. Selesaikan, yang ada di depan mata ini. Itu hakikat pemerintah untuk juga kesinambungan," ujar Benny.
Dia menilai, pada masa pemerintahannya, SBY justru sudah mengambil langkah tegas dengan pembentukan TPF tersebut.
Namun, Beni mempersilakan masyarakat untuk meminta klarifikasi kepada semua pihak, termasuk kepada DPR. Yang jelas, menurutnya, DPR saat itu juga telah melakukan tugasnya dalam menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir.
"DPR sudah kerja, hasil sudah diserahkan ke penyidik waktu itu, sudah ada yang diadili. Kalau hanya soal ini, dokumen, ya simple," lanjutnya. (asp)
Demo Sempat Ricuh, Mobil Komando Buruh Ditabrakan ke Kawat Berduri
Dalam aksi ini, massa buruh menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai cacat hukum.
