- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia, Maruf Amin, menjelaskan lembaganya tak mendukung pasangan tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, baik melalui pendapat maupun sikap organisasi mereka. Hal ini menyangkut sikap MUI dalam menanggapi pernyataan kontroversial Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang mengutip surat Al Maidah pada pertemuan dengan warga di Kepulauan Seribu akhir September lalu.
Menurut Maruf, MUI terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
"Tidak benar. Di MUI itu banyak macamnya. Ada dari Cikeas, Kertanegara, Kebagusan. Tidak ada poros Pilkada," tegas Maruf di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis 13 Oktober 2016.
Melihat kenyataan ini, MUI tak mau mengikat hak politik anggotanya menggunakan kebijakan organisasi. "Orangnya boleh milik siapa saja, tapi tidak ada poros, kita banyak warna," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, dia meminta masyarakat menyikapi kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, secara bijak tanpa melibatkan emosi.
Sementara proses hukumnya, serahkan pada kepolisian untuk menyelesaikannya. "Kita meminta masyarakat mendorong proses penegakan hukum tanpa pengerahan massa," paparnya.
Di sisi lain, Maruf juga meminta umat muslim menerima permintaan maaf Gubernur.
"Kalau Ahok mengakui kesalahannya, meminta maaf atas kesalahannya kita harus menerima permintaan maaf. Umat Islam jangan emosional, apalagi merusak dan teriak-teriak," kata dia. (ren)
