Presiden Diminta Tak Hanya Heboh Soal Pungli di Kemenhub

Operasi pemberantasan pungli di kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Foe Peace

VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Agtas menilai, hadirnya Jokowi dalam operasi tangkap tangan yang disebut pemerintah sebagai operasi pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai hal yang berlebihan. Meski yang dilakukan Jokowi diakuinya bukan hal yang salah.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

"Tapi upaya penegakan hukumnya kami dukung, jadi itu semacam shock therapy, saya sih apresiasi Menteri Perhubungan, Wakapolri, dan Wakapolda, terutama Kapolda yang sudah lakukan bersih-bersih yang dianggap potensi pungli," kata Supratman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.

Ia mengatakan, memang banyak yang menilai hal tersebut sebagai upaya pengalihan isu. Namun, tersebut kata dia, masih sekadar tudingan. Politikus Gerindra ini mengingatkan, penegakan hukum sebaiknya tidak dilakukan dengan sesumbar dan ala acara reality show.

Jokowi Tegaskan Freeport Bukan Milik Amerika Lagi, tapi Indonesia

"Paling penting adalah keinginan kuat dalam pemberantasan pungli di instansi pemerintah. Menurut saya, kalau pemerintah mau itu sangat mudah, karena pungli-pungli itu pemerintah sudah tahu tempatnya di mana dan tiap hari terjadi," kata Supratman lagi.

Menurutnya, kehadiran Jokowi jangan sampai membuat sasaran penting pemberantasan pungli menjadi bergeser dan dianggap hanya dilakukan, demi kepentingan Pilkada DKI semata.  

Risma dan Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi, Budi Arie: Jangan Didramatisir

"Tapi intinya gerakan ini saya dukung, Kapolri juga sudah instruksikan di Samsat. Itu bagus, karena sektor yang ada punglinya sudah ketahuan. Jadi, kalau berhenti di Kemenhub, maka anggapan soal pengalihan isu itu semakin kencang," kata Supratman. (asp)

Presiden Jokowi dan Wapres KH. Ma'ruf Amin Serahkan Zakat

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses negosiasi pemerintah untuk menambah kepemilikan saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10 persen masih berlangsung.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024