- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id - Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengakui partai politik di Indonesia memiliki latar belakang, kepentingan, dan ideologi yang beragam. Namun, dia berharap mereka dapat mengutamakan persatuan.
"Di atas semua perbedaan, kita adalah keluarga besar bangsa Indonesia," kata Zulkifli saat menghadiri HUT ke-17 F-PKB DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2016.
Ia meyakini apabila partai politik mengedepankan persatuan dalam persaingan, maka politik akan menjadi ajang untuk berlomba dalam kebaikan.
"Bersama kita jadikan politik sebagai ladang amal untuk berlomba dalam kebaikan," kata Zulkifli.
Dalam sejarahnya, kehidupan partai politik di Indonesia mengalami pasang surut. Sejak reformasi, kebebasan untuk mereka dibuka.
Saat ini, Indonesia menganut sistem politik yang terbuka. Tak ada larangan bagi tumbuhnya partai-partai baru.
Namun, dari mereka itu tak semua bisa eksis karena dibatasi oleh aturan parliamentary treshold. Bagi yang memenuhi syarat ini, misalnya pada Pemilu 2014 lalu sebesar 3,5 persen, maka mereka berhak mengirim wakil-wakilnya di DPR.
Dalam waktu dekat ini, mereka akan menghadapi kontestasi Pilkada Serentak 2017 dan 2018. Kemudian, pada 2019, mereka akan bersaing dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang digelar secara serentak.
Perkembangan terbaru, lima partai mendaftarkan diri untuk menjadi badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Mereka antara lain Partai Soldiaritas Indonesia (PSI), Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Rakyat, Partai Rakyat Berdaulat, dan Partai Kerja Rakyat Indonesia. Dari partai-partai tersebut, yang dinyatakan lolos verifikasi hanya PSI.
