- VIVA.co.id/ Raudhatul Zannah
VIVA.co.id - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menanggapi sikap bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tidak ingin membuat kontrak politik.
Ubedilah mengakui, karakteristik subyektif Agus adalah muda, cerdas, ganteng, energik, dan tegas. Namun, menurutnya, tipologi kepemimpinannya cenderung berbeda dengan karakteristik subyektif itu.
"Seharusnya dengan kecerdasannya Agus mau menerima aspirasi publik melalui kontrak politik, tetapi faktanya sampai hari ini belum mau. Itu artinya kecerdasannya belum cukup berani untuk menampung masalah Jakarta yang rumit dan kompleks," kata Ubedillah kepada VIVA.co.id, Selasa, 11 Oktober 2016.
Dia menilai, Agus dengan latar belakang militernya tampak belum siap memasuki kontestasi demokrasi liberal yang mensyaratkan partisipasi publik secara luas. Dia berpendapat, Agus belum siap menerima risiko politik dari sebuah kontrak politik.
"Model kontrak politik dengan warga itukan model demokrasi partisipatif melibatkan warga untuk mengikat calon gubernur dengan keinginan atau aspirasi warga," ujar dia.
Padahal menurut Ubedillah, sejumlah pendahulu Agus bisa membuat kontrak politik. Walaupun ia mengakui Agus bisa saja punya langkah tertentu yang tersembunyi.
"Tampaknya Agus butuh waktu untuk melakukan kontrak politik. Meski bisa saja lebih karena perlu pertimbangan matang sebelum melangkah.”
Sebelumnya, saat menyambangi warga di rumah susun (rusun) Sindang, Koja, Jakarta Utara, Selasa, 11 Oktober 2016, Agus berbicara soal sikapnya terkait kontrak politik.
"Saya paling menghindari janji-janji dalam bentuk kontrak politik. Buat saya bagi seorang gubernur, insya Allah terpilih, kontrak politik itu dilakukan pada saat dia sumpah dan dilantik menjadi gubernur," ujar Agus.
Seharusnya, kata Agus, kontrak politik dilakukan sekali saja kepada seluruh warga Jakarta. Menurutnya, kontrak politik yang dilakukan di beberapa kelompok warga akan rawan dengan kelompok warga lainnya. Ia menekankan bahwa kontrak politik harus berlaku bagi seluruh warga DKI.
"Kontrak politik dilakukan pada semua warga, Jakarta untuk rakyat, Jakarta untuk semua. Tidak bisa sepotong-sepotong karena ada kerawanan, ketika satu mungkin saling bertabrakkan dengan kontrak politik lainnya," katanya.
(mus)
