Bawaslu Imbau Publik Tenang soal Kasus Surat Al Maidah
- U-Report
VIVA.co.id – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah mengatakan, pihak-pihak yang merasa terganggu dengan kampanye dan isu SARA di Pilkada Jakarta, bisa menggugat secara hukum. Namun dia mengingatkan bahwa bukti yang dihadirkan harus kuat karena jika hanya rekaman dan cuplikan tanpa dasar hukum, belum tentu bisa diproses.
"Apalagi MK (Mahkamah Konstitusi) telah membatalkan rekaman sebagai alat bukti. Jadi akan lemah sebagai alat bukti," kata Nasrullah di Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2016.
Sementara soal pernyataan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dinilai seharusnya tak perlu menjadi masalah. Menurutnya, masyarakat tak perlu geram dan panik dengan pernyataan yang bisa ditafsirkan berbeda tersebut.
"Mari kita bangun peradaban Pemilu yang damai dan santun. Soal Al-Maidah itu tenang saja. Jangan terlampau panik. Kita diajari menghargai satu sama lain," kata Nasrullah lagi.
Ia mengatakan, kampanye harus dilakukan dengan sportif dan meminta para tim sukses calon agar kompak memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
"DKI akan menjadi proses demokrasi, barometer yang sejuk, kalau itu terjadi, pengakuan internasional terhadap demokrasi di Indonesia akan semakin kuat khususnya dalam Pilkada DKI," lanjut Nasrullah.
Sebut MK Bisa Anulir Hasil Pilpres 2024, Guru Besar IPDN Beberkan Alasannya
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menganulir hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
