- VIVAnews/Adrozen Ahmad
VIVA.co.id – Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah tidak keberatan dengan kenaikan dana bantuan untuk partai politik. Namun angka kenaikan dana parpol diminta rasional.
Pramono mengakui, selama ini bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk partai memang masih terlalu kecil. Permintaan kenaikan anggaran ini juga sudah berlangsung lama.
"Tapi dalam usulan perhitungan untuk bantuan tersebut tentunya harus dengan angka yang rasional, angka yang bisa diterima oleh publik yang juga pemerintah mampu untuk itu," kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 September 2016.
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengakui, ada dilema bagi bagi partai sebab biaya politik yang tinggi bisa melahirkan tindakan korupsi. Sementara parpol memang selama ini dananya sangat terbatas.
Presiden kata dia berharap angka kenaikan dana parpol segera bisa diputuskan setelah pemerintah dan DPR berkomunikasi lebih lanjut.
"Ketika rapat tentang itu memang Mendagri diberikan arahan oleh Presiden untuk dikaji yang pantas, yang patut tapi tidak membebani APBN," katanya.
Pemerintah kata Seskab akan tetap mempertimbangkan aspirasi publik soal wacana tersebut. Selama ini diketahui bahwa partai mendapatkan bantuan dana sebesar Rp108 per suara di DPR. Jumlah tersebut dianggap terlalu kecil mengingat ongkos politik dan kebutuhan partai yang semakin tinggi.
Kembali Mencuat, Golkar Tak Ingin Berandai-andai Soal Kabar Jokowi Gabung
Kabar Presiden Jokowi bergabung ke Golkar, kembali mencuat. Setelah elit PDIP menyebut, Jokowi bukan lagi bagian dari partai itu setelah beda pilihan selama Pilpres 2024.
