- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id – Pernyataan calon petahana Gubernur DKI Jakarta 2017, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, bahwa peserta tax amnesty seperti Sandiaga Uno dianggap sempat menjadi pengemplang pajak, mendapat kritikan. Ahok dinilai justru seperti menyindir kebijakan pemerintah.
"Artinya Ahok menjadi salah satu kepala daerah yang sebenarnya menentang kebijakan pemerintah dalam mencari dana tambahan untuk APBN dalam pembangunan nasional," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, melalui pesan tertulis, Selasa 4 Oktober 2016.
Selain itu, Arief menilai Ahok secara tidak langsung mengatakan bahwa perusahaan milik keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menjadi pengemplang pajak. Karena perusahaan miliki Jokowi, menurut Presiden, ikut dalam program amnesti pajak.
"Perkataan Ahok ini bisa dijadikan bukti oleh masyarakat kalau selama ini Presiden Joko Widodo adalah pengusaha yang tukang ngemplang pajak dan artinya Joko Widodo itu tidak jujur saat melaporkan data-data saat mendaftar sebagai capres (calon presiden) 2014," ujarnya.
Arief mengatakan, konotasi pengemplang pajak ini berbahaya dan harus menjadi perhatian Presiden Jokowi.
"Ini bahaya lho karena konotasi pengemplang pajak itu sama saja penjahat ekonomi dan wajib dipenjarakan oleh penegak hukum," kata dia.
Sandiaga Akui Sarankan PPP Segera Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran
Sandiaga Uno mengatakan, PPP akan merasa terhormat apabila diajak bergabung dalam sebuah koalisi besar untuk membangun Indonesia.
