- VIVA.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon patahana, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok bahwa peserta tax amnesty seperti Sandiaga Uno berarti pengemplang pajak, disayangkan sejumlah pihak. Ekonom Dradjad H Wibowo menyayangkan pernyataan Ahok yang seperti itu.
"Komentar tersebut salah kaprah dan dapat memberikan stigma negatif terhadap peserta TA. Program TA dan kebijakan perpajakan terlalu penting untuk dijadikan peluru dalam Pilgub, meskipun hanya guyonan sekali pun," kata Dradjad, dalam siaran persnya, Senin 3 Oktober 2016.
Apalagi menyebut peserta pengampunan pajak seperti Sandiaga yang merupakan penantang Ahok di Pigub DKI 2017 sebagai orang yang mengemplang pajak.
Bagi Dradjad, pemahaman seperti ini tidak bisa dibenarkan. Menganggap semua yang ikut tax amnesty sebagai orang yang menghindar dari kewajiban membayar pajak.
"Apakah perusahaan milik keluarga Pak Jokowi juga mengemplang pajak karena ikut tax amnesty? Ini miskonsepsi yang sangat merugikan," ujarnya.
Para wajib pajak yang ikut tax amnesty, memang ada aset-aset yang tidak dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Tetapi ini bersifat dua arah.
Di satu sisi, jelas Dradjad yang juga politisi Partai Amanat Nasional ini, negara mengakui sistem perpajakan yang berlaku belum efektif dan efisien. Sehingga tidak menarik bagi pembayar pajak.
Begitu juga sistemnya, yang dianggap tidak mampu menjangkau semua aktivitas ekonomi dan akumulasi modal yang terjadi.
"Jadi, tax amnesty adalah kesempatan bagi negara dan pembayar pajak untuk bersama-sama memperbaiki sistem perpajakan," katanya.
Untuk itu, yang dipertaruhkan adalah penerimaan APBN. Itu artinya, pembangunan yang dirancang. Sehingga apa yang dikatakan Ahok, menurutnya bisa merugikan.
"Kenapa komentar Pak Ahok merugikan? Karena beliau punya pendukung, termasuk di kalangan menengah. Masih banyak di antara mereka yang belum mau ikut TA," jelasnya.
Ditambah dengan pernyataan Ahok bahwa yang ikut tax amnesty adalah pengemplang pajak, semakin membuat banyak orang enggan melirik program ini.
Sebab calon peserta tax amnesty ini, tidak juga ingin dicap sebagai seorang pengemplang pajak, seperti yang dikatakan Ahok.
"Jadi seharusnya Pak Ahok justru mengajak rakyat pembayar pajak ikut tax amnesty. Tax amnesty ini bukan untuk konglomerat saja. Ini untuk kita semua," katanya.
Sebelumnya Ahok mencibir Sandiaga Uni, calon wakil gubernur DKI yang berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, saat ikut program tax amnesty.
"Tax amnesty ini untuk orang biasa yang tidak bisa membuktikan pajak yang dia bayar dengan gaya hidupnya. Dalam hal ini, Pak Sandiaga ikut (tax amnesty), berarti itu juga membuktikan Pak Sandiaga dulu tuh ngemplang pajak, enggak bayar pajak gitu ya," kata Ahok terbahak, di Lapangan IRTI, Monas Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2016.
Ahok minta tidak disama-samakan Sandiaga Uno dalam hal kepemilikan harta kekayaan. Menurut Ahok, kondisi ia jelas berbeda bila dibandingkan dengan Sandi, bakal cawagub DKI yang memiliki latar belakang pengusaha sukses.
"Jadi Sandi jangan samain sama gua dong. Orang punya (ada nama Sandi dalam) Panama Papers kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu 28 September 2016.
"Kalau saya punya (harta di luar negeri), saya harus lapor (mengikuti program tax amnesty). Kalau saya enggak punya, saya enggak perlu lapor."
