VIVA.co.id – Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri terkait persoalan Papua dan Papua Barat dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York.
“Sikap diplomat Indonesia menanggapi pimpinan negara-negara di Kepulauan Pasifik dalam sidang umum PBB terkait persoalan Papua dan Papua Barat merupakan refleksi kebijakan resmi negara terhadap persoalan HAM di Papua selama ini. Para pimpinan negara tersebut akan lebih baik melakukan konfirmasi resmi, bukan kemudian menuding tanpa fakta dan membangun asumsi berdasar informasi dari pihak ketiga,” ujar Rofi Munawar, di Jakarta, Jumat, 30 September 2016.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memprotes sikap ikut campur enam negara di Kepulauan Pasifik soal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat dan Papua yang disuarakan dalam sidang PBB. Sejalan dengan itu utusan tetap Indonesia di PBB, Nara Masista Rakhmatia memprotes tudingan dari sejumlah kepala negara di Kepulauan Pasifik terkait kondisi HAM di Papua dan Papua Barat.
Dalam sidang PBB tersebut enam negara Kepulauan Pasifik (Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu) yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
Rofi yang juga Wakil Ketua Panja SDG’s dengan kejadian ini menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dengan komunitas internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik. Dirinya meminta pemerintah membuka ruang diplomasi yang lebih luas dan intensif dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik. Diantaranya dengan kunjungan berkala dan pertukaran informasi yang mampu menerangkan kondisi sebenarnya dari permasalahan Papua dan Papua Barat.
“Negara-negara di gugusan Kepulauan Pasifik secara ras dan etnis menganggap satu rumpun dengan saudara-saudara kita di Papua, kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memunculkan sentimen negatif terhadap berbagai kasus yang terjadi,” katanya.
Internasionalisasi isu HAM Papua menjadi salah satu jalan bagi kelompok separatis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Program pemerintahan Jokowi yang akan lebih serius memperhatikan Papua pada aspek infrastruktur harus diimbangi dengan pembangunan yang berkelanjutan pada aspek non keamanan dan kesejahteraan. (webtorial)
Jenderal Bintang Tiga TNI Berdarah Kopassus Kembali Masuk Papua
Apa yang beliau lakukan di sana?.
