Golkar Bakal Hukum Kader yang Ogah Dukung Ahok
- ANTARA/Reno Esnir
VIVA.co.id – Anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fayakhun Andriadi, mengatakan bahwa partainya akan melakukan langkah disipliner pada kader Golkar yang tidak mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada 2017. Khususnya, kata dia, bagi yang memiliki jabatan di kepengurusan, namun dianggap membelot mendukung calon pasangan rival.
"Ya itu disipliner, tinggal bentuknya pada jabatannya. Kalau dia punya jabatan pasti dipanggil karena keputusan mendukung Ahok dan Djarot diputuskan melalui Musda (musyawarah daerah)," kata Fayakhun di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 September 2016.
Ia menegaskan Musda yang dilaksanakan adalah forum resmi yang pada mulanya memunculkan dua nama kandidat. Namun pada akhirnya sepakat untuk mengusung calon gubernur petahana.
"Konsep saya membesarkan Partai Golkar, Ahok Djarot dengan pertimbangan yang rinci, kan sudah selesai (perdebatan Musda)," kata Fayakhun lagi.
Ia menjelaskan Partai Golkar memang memiliki kader yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kader PDIP. Oleh karena itu wajar ada kader yang berbicara berbeda di media massa.
"Tapi tentu ada mekanisme internal," kata Fayakhun soal kader yang tak dukung Ahok.
Sebelumnya, Politikus senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, membenarkan soal adanya sejumlah kader Golkar yang meminta mempertimbangkan kembali pencalonan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok oleh Golkar.
Tak hanya itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, sempat menyatakan ada sekitar 100 kader muda Golkar yang tak mendukung Ahok dan Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka justru ingin mendukung Agus Harimurti dan Sylviana Murni.
(ren)
