TUTUP
TUTUP
POLITIK

Presiden Diminta Tak Asal Keluarkan Paket Kebijakan Hukum

Jangan sampai nanti tidak seefektif paket-paket kebijakan ekonomi.
Presiden Diminta Tak Asal Keluarkan Paket Kebijakan Hukum
Ilustrasi penegakan hukum. (https://edorusyanto.wordpress.com/2015/04/12/kerinduan-dari-anak-bangsa/)

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, berkomentar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan paket kebijakan hukum pada Oktober 2016.

"Arah reformasi paket kebijakan hukum Presiden maunya ke mana, apakah dalam memperbaiki kekurangan yang ada atau sekadar paket seperti yang lalu," kata Desmond saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 29 September 2016.

Ia menjelaskan bahwa selama ini Presiden kerap mengeluarkan paket ekonomi. Namun paket ekonomi tersebut ternyata belum terbukti ampuh dalam menggenjot peningkatan ekonomi. Dia khawatir jika paket kebijakan hukum nantinya juga akan tidak efektif.  

"Ini bicara tentang kepentingan siapa? Ini sesuai arah Undang Undang kita tidak? Melindungi kepentingan rakyat tidak? Reformasi hukum dan penegakan hukum harus lindungi kepentingan rakyat dan hari ini segala kepentingan hukum cenderung berpihak pada penguasa dan yang punya uang," kata Desmond.

Menurutnya, paket reformasi kebijakan hukum harus mengarah pada pemulihan cita-cita luhur bangsa dan pembukaan Konstitusi yakni memajukan kesejahteraan umum.

"Yang jadi soal sekarang ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan. Persoalannya apakah arahan lebih konsep reformasi hukum atau mentalitas aparatur negara. Kami tunggu mengarah pada yang mana, sektoral atau umum," kata Desmond lagi.

Ia karena itu menekankan perlunya sebuah kebijakan hukum yang benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Komisi III berharap nantinya yang ada bukan paket hukum yang hanya ramah pada investor asing dan kepentingan usaha.  

"Harusnya melindungi kepentingan rakyat. Bagaimana dengan reforma agraria yang tak berpihak pada rakyat. Bagaimana reformasi kepentingan rakyat yang selalu dirugikan Kejaksaan dan Kepolisian," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengeluarkan paket kebijakan hukum. Paket kebijakan hukum ini akan diumumkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tim pembentuk paket kebijakan hukum juga sudah dibentuk.

"Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum tapi sekarang kan ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, paket itu akan menyasar perbaikan sistem penegakan hukum hingga budaya hukum di Indonesia.

 

(ren)

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP