- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mempertanyakan fenomena kontrak-kontrak politik yang makin sering dimunculkan dalam proses kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Fahri mengingatkan, selama ini kontrak-kontrak politik seperti itu pada akhirnya tidak mengikat si kepala daerah terpilih.
"Rakyat cuma disajikan teken-tekenan gitu untuk menghibur," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2016.
Fahri mengatakan, pada kenyataannya kontrak-kontrak politik malah hampir tidak pernah dilaksanakan ibarat janji palsu. Kebiasaan itu dinilainya menjadi preseden buruk janji-janji para calon kepala daerah.
"Kontrak-kontrak kayak gini terlalu sering dilanggar di kita dan ini jadi preseden yang buruk, bahwa kita ini pemimpin-pemimpin tidak taat janji," ujar Fahri.
Fahri mencontohkan pemimpin yang mencalonkan diri di suatu tempat padahal jabatan di periode pertamanya belum selesai di tempat yang lain, juga bukti tak jelasnya janji politik.
"Kalau periode pertama enggak boleh (lompat). Dia harus setia dulu pada konstituennya," kata Politikus PKS ini.
Prabowo Didatangi Ratusan Nelayan, 'Ditodong' Kontrak Politik
Organisasi Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024.
