VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon audiensi dan diskusi bersama mahasiswa FISIP Universitas Gadjah Masa (UGM) di Operation Room Gedung Kura-kura Nusantara II komplek DPR RI. Dalam diskusi ini Fadli menjelaskan fungsi DPR terkait legislasi, anggaran, pengawasan.
Di hadapan mahasiswa Fadli menjelaskan, ekonomi di Indonesia mestinya di terapkan ekonomi kerakyatan.
"Ekonomi kerakyatan sejatinya menjadi perhatian oleh pemerintah, kalau pemimpin yang neolib. Hari ini betapa banyaknya mall yang ada di Indonesia, mall tersebut siapa yang memiliki? Jika saudara minum Coffee di starbuck berarti saudara menyumbang untuk asing," ujarnya.
Ia juga menuturkan, masih banyak contoh yang lain terkait kebijakan publik. Di negara asing semua dibatasi, ada sortir dari pemerintah.
"Itulah kelemahan di republik kita, masih banyak hal-hal yang perlu di filter. Persoalan kemacetan kalau kita mengkaji tentunya regulasi yang jelas dari pemerintah diperlukan," ujarnya.
Terkait fungsi DPR, antara DPR dengan MPR dan DPD mempunyai kamar yang berbeda. Dalam tiga hal tentunya kewenangan DPR lebih luas.
"Terkait anggaran tentunya DPR punya kewenangan, legislasi dan pengawasan. Kalau pengawasan DPD juga memiliki fungsi. Sekarang MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara," jelasnya.
Masih terkait anggaran, Fadli Zon merasa miris seorang Presiden yang dipilih dengan menggunakan anggaran negara triliunan hanya untuk bagi-bagi sepeda, bagi-bagi kartu.
"Saya miris kadang, masa seorang Presiden tugasnya bagi-bagi sepeda, bagi kartu. Itu bukan kerjanya Presiden, itu kerjanya Ketua RT/RW, pembantu saya juga bisa," katanya. (Webtorial)
