TUTUP
TUTUP
POLITIK

Muhammadiyah Sayangkan Publik Toleran dengan Politik Dinasti

Padahal politik dinasti adalah kolusi yang bisa berujung korupsi.
Muhammadiyah Sayangkan Publik Toleran dengan Politik Dinasti
Diskusi Politik Dinasti di Kantor PP Muhammadiyah (VIVA.co.id/Rifky Arsilan)

VIVA.co.id – Jelang Pilkada 2017 mendatang, fenomena politik dinasti disebut kembali menguat. Pasalnya, momentum pemilihan dianggap kerap menjadi pintu masuk kekuatan oligarki untuk menyusupkan sejumlah kerabatnya dalam pertarungan politik guna memperkuat kekuatan politik individu maupun kelompoknya.

Ketua Pemuda PP Muhammadiyah Daniel Azhar menyatakan, istilah politik dinasti sejatinya tidak dikenal dalam sistem politik indonesia. Namun memang, kolusi dalam sistem politik tidak dapat dipungkiri.

"Dinasti politik berawal dari kolusi. Itu tidak bisa dipisahkan dengan korupsi dan nepotisme (KKN)," kata Daniel Azhar di sela-sela diskusi "Korupsi dan Dinasti Politik" di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin 19 September 2016.

Ia mengatakan, sejumlah daerah yang memiliki kelompok politik biasanya memiliki kekuatan ekonomi di satu wilayah sehingga kekuatan politik dan ekonomi itu bersama-sama menyukseskan upaya adanya raja-raja kecil di daerah.

Ia mencontohkan, Provinsi Banten adalah salah satu cermin kuatnya politik dinasti yang dibangun dengan kekuasaan politik dan ekonomi keluarga besar yang dimulai dari orang tua Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten yang tersangkut korupsi tersebut.

Namun dalam perjalanannya, Ratu Atut Chosiyah yang akrab dengan sebutan Atut berhasil menyusupkan beberapa keluarga dan kerabatnya untuk menguasai daerah-daerah di kabupaten dan kota yang masuk dalam Provinsi Banten serta ke posisi-posisi strategis politik di partai politik tingkat daerah.

"Dan tanpa disadari dinasti politik yang diawali dari kolusi itu faktanya telah mengungkap maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga Atut " ujarnya.

Aktivis itu meyakini, dinasti politik atau dinasti rente yang dilakukan untuk memengaruhi kebijakan politik adalah cikal bakal dari maraknya kasus korupsi di Indonesia belakangan ini. Terbukti kata dia, tak sedikit kepala daerah yang dijerat kasus korupsi termasuk Atut dan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardhana atau Wawan yang merupakan suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

"Karena salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia karena kita kompromi dengan dinasti politik," katanya.

 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP