TUTUP
TUTUP
POLITIK

Puluhan Desa di Nunukan Rentan Dicaplok Malaysia

Malaysia terus memberikan bantuan. Tapi masyarakat menolaknya.
Puluhan Desa di Nunukan Rentan Dicaplok Malaysia
Usul Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya). (VIVA.co.id/Reza Fajri)

VIVA.co.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menerima perwakilan masyarakat yang menginginkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya). Sementara Komisi II menilai, otonomi di daerah memang tersebut dibutuhkan untuk memberikan layanan publik yang merata.

"Di daerah sana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan layanan listrik, bahkan hingga hal-hal yang tidak terbayangkan di kota-kota," kata anggota Komisi II Hetifah di ruang rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan, kondisi 21 desa itu sangat rentan. Pasalnya, pihak Malaysia sering memberikan berbagai bantuan ke daerah itu. "Bukan tidak mungkin mereka akan dicaplok oleh Malaysia," ujar Hetifah.

Sementara itu, Sekretaris Umum DOB Kabudaya, Hermanus, berharap Presiden Joko Widodo mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakatnya. Apalagi karena ini disebut sebagai bagian dari janji Jokowi.

"Sesuai semangat pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang di dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran," kata Hermanus.

Seperti diberitakan sebelumnya, hari ini, masyarakat dari 21 desa di daerah perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meminta pemerintah segera mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya). Permintaan pemekaran Kabupaten Nunukan ini disampaikan ke Komisi II DPR.

Menurut Kepala Desa Sumantipal, Busiau, pemekaran ini adalah permintaan agar pemerintah menyelamatkan mereka. Pasalnya, selama ini mereka kerap mendapat bantuan-bantuan dari Malaysia. Selain itu, banyak iming-iming dari Malaysia.

“Memberikan banyak sekali bantuan. Tapi sejauh ini masih kami tolak. Karena kami masih cinta NKRI," kata Busiau ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Iming-iming itu berupa identitas ganda, bantuan untuk anak sekolah, bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Namun bantuan itu mereka tolak lantaran takut merasa berutang budi pada Malaysia.

"Karena nanti akan ada efek di mana kami merasa berhutang budi (ke Malaysia) di sana. Tolong bantu kami, selamatkan kami. Lewat DOB ini kemungkinan kami bisa diselamatkan," ujarnya. (ase)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP