TUTUP
TUTUP
POLITIK

Survei CSIS, DPR Minta Polri Perbaiki Layanan Publik

Polri harus menjawab survei ini dengan kinerja.
Survei CSIS, DPR Minta Polri Perbaiki Layanan Publik
Kapolri Jenderal Tito Karnavian , Komjen Syafruddin dan Jenderal Budi Gunawan. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menilai, rendahnya tingkat kepercayaan publik pada Polri sesuai survei  Center for Strategic and International Studies (CSIS) merupakan tantangan yang harus dijawab Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Dari beberapa survei polisi selalu dapat persepsi yang cukup rendah di masyarakat terkait kinerja. Ini bukan hal yang harus dibantah secara logika tapi harus dijawab dengan kinerja," kata Didik di DPR, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.

Menurutnya, masukan dan kritik dari masyarakat bisa menjadi vitamin dan penguat bagi polri untuk membenahi diri. DPR juga tak berhenti untuk melakukan pengawasan terhadap Polri berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Jangan berhenti berbenah baik untuk konsolidasikan kekuatan Polri secara utuh. Ada yang berpandangan konsolidasi Polri dibutuhkan karena dianggap belum utuh," kata Didik.

Tak hanya itu, dari sisi pelayanan masyarakat menurutnya polisi perlu meningkatkan rasa aman dan menegakkan hukum dengan adil tanpa pandang bulu.

"Polisi harus cepat tanggap terhadap pelayanan publik yang dirasakan seluruh masyarakat dari bawah hingga atas. Pelayanan, ini ada oknum yang mempersulit, belum sempurna melayani masyarakat. Sehingga harus diperbaiki," kata Didik.

Menurutnya, soal pelayanan ini menjadi ikonPolri yang diinginkan masyarakat. Sehingga apa yang dirasakan menjadi keluhan masyarakat harus dievaluasi.

Sebelumnya, dalam survei CSIS yang dilakukan pada 8 - 15 Agustus 2016 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuisioner terstruktur pada seribu responden di 34 provinsi, 69,7 persen responden percaya dengan Polri, 29,7 persen tidak percaya, dan 0,6 lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Secara berurutan, tiga lembaga yang paling dipercaya publik berdasarkan survei ini adalah TNI, Presiden, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara yang paling tidak dipercaya adalah Polri, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(mus)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP