- Istimewa
VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar.
Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah meneguhkan status WNI kepada Arcandra Tahar per 1 September 2016.
Menurut Fahri, pemberian kewarganegaraan harus berdasarkan rasa kemanusiaan, karena Archandra berstatus 'stateless' seperti pengungsi Rohingya yang berada di Aceh saat ini.
"Kalau kita tunduk pada hak asasi manusia PBB, maka Indonesia harus segera memberikan kewarganegaraan," kata Fahri Jumat, 9 September 2016.
Meski mendukung pemberian kewarganegaraan kepada Archandra, politikus PKS ini mengingatkan proses tersebut harus sesuai perundang-undangan yang berlaku. "Kalau dia mau jadi WNI coba apply baik-baik, pasti diterima," ucapnya.
Fahri mengingatkan penting bagi Archandra untuk mengikuti peraturan tersebut. Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak berwenang diminta patuh terhadap undang-undang, dengan tidak begitu saja memberikan kewarganegaraan kepada Arcandra.
"Dia sudah pernah melanggar sekali loh. Waktu punya dua paspor. Harus ada kesadaran undang-undang dari Archandra. Menteri juga enggak boleh seenaknya meski sebagai pembuat undang-undang," katanya
Menteri Bermasalah
Sementara itu, terkait wacana Presiden Joko Widodo akan kembali mengangkat Arcandra Tahar sebagai menteri pasca status WNI-nya diteguhkan, Fahri menentangnya. Ia mengatakan, Arcandra dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM karena memiliki kewarganegaraan ganda.
"Dia sebagai warga negara saja komplikasi, apalagi jadi menteri," kata Fahri.
Ia mencurigai kabar ini sengaja dihembuskan oleh kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu. Fahri meminta orang di sekitar Presiden saat ini tidak membuat manuver, karena kegaduhan saat ini sering bersumber dari kalangan di sekitar Presiden sendiri.
Fahri berharap para pembisik dan orang di sekitar Presiden Jokowi lebih teliti daripada sibuk bermanuver politik. Masalah dua kewarganegaraan Arcandra ini menjadi salah satu bukti ketidakcermatan orang di sekitar Presiden.
"Makanya jangan ditipu dia, kasih informasi yang baik, nanti salah lagi. Tidak harus Presiden bikin salah," tegasnya. Fahri mengakui Presiden belum berkomunikasi dengan pimpian DPR terkait Archandra. (ase)
