TUTUP
TUTUP
POLITIK

Golkar Haramkan Mahar, Tapi Tidak dengan Biaya Politik

Publik diminta harus bisa bedakan mahar dengan biaya politik.
Golkar Haramkan Mahar, Tapi Tidak dengan Biaya Politik
Partai Golkar saat menggelar kampaye pada Pemilu 2014. (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVA.co.id - Partai Golkar tidak akan meminta mahar dalam setiap kontestasi politik termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, mereka meminta publik bisa membedakan antara biaya politik dengan politik yang transaksional.

"Cost politik itu harus ada, tapi jangan transaksional. Kita harus bisa membedakan," kata Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai, kepada VIVA.co.id, Rabu 7 September 2016.

Yorrys mengatakan bahwa biaya politik berasal dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, salah satu sumbernya dari sumbangan atau iuran kader atau anggota. Dana yang terkumpul itulah yang digunakan untuk membiayai kepentingan operasional partai.

"Partai berkomitmen menjaga citra, pakta integritas. Mahar tidak boleh. Sedangkan cost politik itu biaya politik namanya. Untuk itu ditanggung oleh partai," kata dia lagi.

Oleh karena itu, Yorrys memastikan bahwa Golkar juga tidak akan memberikan 'makan gratis' bagi para calon dalam Pilkada. Dalam arti, mereka juga harus berperan dari sisi finansial dalam kontestasi politik.

"Kalau mengusung itu ada komunikasi, calon punya kewajiban, partai-partai koalisi juga. Kami harus bicara bersama, mau menang, untuk kepentingan bersama-sama. Anda terima bersih, gak keluar apa-apa ya tidak bisa," kata Yorrys.

Yorrys mengungkapkan contoh lain dari biaya politik. Misalnya dalam hal alat-alat peraga kampanye, baik spanduk, baliho, kaos, ataupun lainnya yang harus ditanggung bersama-sama.

"Golkar pengusung. Anda ingin dicalonkan. Jadi Itu bukan mahar politik. Kecuali kalau Anda minta SK, lalu menyerahkan uang, itu transaksional. Tidak boleh," kata dia lagi.

Kondisi yang sama juga berlaku untuk para saksi. Golkar tentu menyiapkan logistik bagi mereka.

"DPP Golkar akan menyiapkan pelatihan untuk saksi, sedini mungkin sekaligus untuk menghadapi Pemilu 2019, awal Oktober nanti. Saksi dari kader partai, jumlah per TPS tergantung kebutuhan, bisa satu, bisa dua," tuturnya.

Namun untuk berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap saksi, Yorry tak bisa merinci. Yang pasti, lanjut dia, para saksi itu membutuhkan makan, minum, dan transportasi.

 

(ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP