VIVA.co.id – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie menegaskan jika pada lima tahun ke depan rakyat akan hidup dengan rumah layak dengan telah disahkannya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh DPR RI dan kini sedang dalam tahap sosialisasi. Langkah itu penting, karena masih rakyat yang tinggal bersama di kandang ayam dan binatang ternak lainnya di daerah-daerah terpencil.
“Kini banyak rakyat di daerah sudah mulai menikmati subsidi untuk membangun rumah. Sehingga dalam dua tahun pemeirntahan Jokowi ini sudah ada kemajuan. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tanah telantar sebaiknya dimanfaatkan untuk rumah rakyat,” tegas Syarif dalam diskusi ‘Rakyat Punya Rumah! Mimpi atau Nyata’, bersama Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, Pengamat/ ahli Perumahan Ricky Susanto, dan public housing Internasional, Clara Tan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 6 September 2016.
Syarif yang juga Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI optimis dengan program perumahan rakyat Presiden Jokowi, jika di tahun 2027 rakyat akan menikmati yang layak.
“Bahwa memang ada kewajiban dari pemerintah untuk menyubsidi termasuk Pemda untuk memanfaatkan tanah-tanah yang telantar di daerah,” katanya.
Boni Hargens menegaskan jika program Jokowi ini akan menjadi prioritas, karena merupakan terobosan dan komitmen besar pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat.
“Penciptaan perumahan rakyat ini sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja,” tambahnya.
Hal yang sama disampaikan Ricky Sutanto yang juga sebagai Ketua Badan Koordinasi Perdagangan Internasional KADIN Indonesia itu, jika pemerintah dan pengusaha bersatu, maka semua bisa terwujud.
“Masalah rumah ini terkait erat dengan keuangan atau gaji hidup layak (GHL) rakyat. Bukan UMR,” katanya.
Menurut Ricky, dengan GHL, Indonesia akan mengalami booming, peningkatan ekonomi sampai 2 persen dari sebelumnya 5,3 persen. Karena itu dibutukan Presiden RI yang setengah gila, setengah mati menyintai rakyatnya, dan diktator yang setengah mati.
“Jadi, pemerintah dan pengusaha harus bersatu untuk mewujudkan rumah layak itu melalui terlebih dahulu mewujudkan GHL,” ujarnya. (webtorial)
