- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Sidang Paripurna DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dari Sutiyoso ke Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Maka, Rabu besok, 7 September 2016, diagendakan uji kepatutan dan kelayakan atas Budi di Komisi I DPR.
"Iya fit and proper test menurut jadwal besok. Pekerjaan intelijen ini, saya berani katakan sangat menentukan," kata anggota Komisi I Zainuddin Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2016.
Amali mengatakan, kesuksesan BIN nanti tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan perlu bantuan dari lembaga lain. Karena itu, ia mendorong koordinasi yang dilakukan BIN kepada badan intelijen yang lain.
"Kalau tidak bisa, maka beliau akan kesulitan menjalankan program-program, sebaik apapun misi-misinya," ujar Amali.
Apalagi, kata dia, ada proxy war yang dapat menyerang sendi-sendi bangsa. Salah satu objek proxy war itu menurutnya adalah pemisahan suatu daerah dari NKRI.
"Dan ini ada kepentingan negara-negara lain yang ingin memisahkan bagian republik kita ini," kata Amali.
Sebelumnya, Sidang Paripurna DPR resmi menerima surat Presiden Joko Widodo mengenai pergantian Kepala BIN. Jokowi mengajukan nama Budi untuk menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
(ren)
