- Moh. Nadlir/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam pertemuan ASEAN Political Security-Community Council ke-14 di Vientiane, Laos, Selasa, 6 September 2016 menegaskan bahwa ASEAN harus mampu merespons persoalan-persoalan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, persoalan HAM adalah salah satu nilai dasar yang dipegang teguh masyarakat ASEAN. Sehingga diperlukan pendekatan yang kuat untuk mengatasi persoalan tersebut, bahkan sampai ke akar permasalahan dan perlindungan HAM.
"Kita harus memberdayakan The Asean Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR) tentang HAM agar tetap relevan dan memastikan AICHR mampu mengatasi tantangan HAM di wilayah ASEAN. ASEAN juga harus melakukan pendekatan yang lebih kuat untuk mengatasi masalah seperti migrasi tidak teratur, termasuk akar permasalahannya dan persoalan perlindungan HAM," kata Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 6 September 2016.
AICHR juga perlu memberikan perhatian pada hak-hak pekerja migran dan mendukung badan sektoral ASEAN yang terkait dalam menyimpulkan instrumen ASEAN soal perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran. Indonesia tengah meratifikasi konvensi ASEAN tentang perdagangan manusia, terutama pada perempuan dan anak.
"Saya senang melaporkan bahwa Indonesia sedang dalam proses meratifikasi Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak," ujar pria yang selalu dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM ini.
Wiranto juga memberikan keterangan terkait tujuh poin penting dalam hal keamanan, di antaranya persoalan terorisme, narkoba, dan illegal fishing.
(mus)
Tantangan Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2023
Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi Indonesia agar berhasil menjalankan perannya sebagai ketua ASEAN 2023.
