- Istimewa
VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menentang keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Prabowo menilai langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Jokowi.
"Partai Gerindra menghormati hak prerogatif Presiden, karena itu Partai Gerindra akan mendukung dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada VIVA.co.id, Senin 5 September 2016.
Menurut Dasco, Prabowo menginstruksikan kader Gerindra untuk memuluskan pencalonan jenderal polisi bintang tiga yang kini menjabat sebagai Wakapolri tersebut.
"Kami tidak menghambat karir seseorang," kata Dasco lagi.
Terkait adanya isu bahwa BG akan menggunakan BIN untuk kepentingan kekuatan politik tertentu pada Pemilu 2019 nanti, Dasco menolaknya. Dia mengungkapkan bahwa BIN adalah institusi negara yang profesional.
"BIN ini adalah mata dan telinga negara. Saya ragu, BG kemudian akan berpihak dalam Pemilu Legislatif, atau Pilpres," ujarnya.
Dia menuturkan, BIN bukanlah lembaga perseorangan. Di sini, lanjut dia, BG boleh menjadi kepala, tetapi isi di dalamnya bermacam-macam latar belakang, baik yang dari Polri, TNI, sipil, atau pejabat karir.
"Jadi, saya enggak yakin seluruh perangkat BIN mau diarahkan untuk memenangkan kelompok tertentu," kata Dasco yakin.
Perkaya BIN
Lebih jauh, Dasco meyakini kehadiran BG sebagai Kepala BIN justru memperkaya lembaga tersebut. Menurutnya, BG bisa mengatasi keterbatasan-keterbatasan BIN seperti yang diatur dalam Undang Undang Intelijen.
"BIN sebagai koordinator badan-badan intelijen di Indonesia. Intelijen tidak bisa menangkp, dengan masukknya BG di situ (menjadi bisa)," kata Dasco yang merupakan anggota Komisi III DPR tersebut.
Dia menjelaskan maksud pernyataan tersebut. BG merupakan perwira tinggi Kepolisian, sedangkan wakilnya dari militer, TNI AD. Ditambah jaringan di dalam BIN yakni pejabat karir bisa sinergi dengan baik.
"Misalnya, BIN dihadapkan dalam situasi harus menangkap, BG dengan mudah koordinasi dengan Polri untuk menangkap. Berhadapan dengan soal pertahanan, dia bisa kordinasi dengan TNI," tuturnya.
Mengenai rekam jejak BG yang pernah menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan menyebabkan kegaduhan di publik, meskipun kemudian menang di praperadilan, Dasco juga yakin tidak akan mengganggu proses fit and proper test BG di DPR.
"Fit and proper test akan menguji pengetahuan BG tentang badan intelijen, visi-misi yang bersangkutan dalam memimpin BIN. Saya pikir, enggak akan ada kemudian pihak yang mengusik-usik sesuatu (masalah hukum) yang sudah selesai," ujarnya. (asp)
