TUTUP
TUTUP
POLITIK

Jokowi: Kebijakan Negara Maju Korbankan Negara Berkembang

Ia menyampaikan hal itu di forum KTT G20 di Tiongkok.
Jokowi: Kebijakan Negara Maju Korbankan Negara Berkembang
Presiden Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo dalam sesi ketiga KTT G20 di Hangzhou International Expo Center, Tiongkok, Senin, 5 September 2016, menyentil negara-negara maju yang membuat kebijakan tidak adil. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, kebijakan-kebijakan negara maju tersebut cenderung malah merugikan negara berkembang. Proteksi berlebihan, menjadi sorotan Jokowi.

"Banyak kebijakan perdagangan dari negara-negara maju dilakukan dengan mengorbankan negara-negara berkembang," ujar Presiden Jokowi melalui keterangan tertulis yang disampaikan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Jokowi mengatakan, penggerak perekonomian sebenarnya adalah perdagangan. Tapi kenyataan di lapangan, justru banyak kendala. Memperkuat hubungan, menurutnya perlu dilakukan agar kebijakan negara maju tidak merugikan negara berkembang.

"Hal tersebut bertujuan untuk memastikan aturan yang jelas dan non-diskriminatif serta membangun keadilan bagi negara-negara berkembang," ujar Jokowi menambahkan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyerukan, agar pelaku usaha sektor UMKM dari negara-negara berkembang diberikan kesempatan yang lebih besar untuk terhubung dengan rantai nilai global, dan berperan dalam perekonomian dunia.

Di Indonesia sendiri, sektor UMKM telah memainkan peranan yang sangat besar. Jokowi menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sebab, UMKM merupakan sektor tempat terbukanya banyak lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Juga berkontribusi besar terhadap PDB dan memperluas akses untuk kegiatan ekonomi produktif," katanya.

Jokowi juga mengutarakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Tanah Air. Sejumlah kebijakan ekonomi coba ditawarkan Jokowi dalam forum tersebut.

"Deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan fasilitas perdagangan dan mekanisme investasi, serta penyesuaian upah."

(mus) 

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP