PDIP Bantah Budi Gunawan Dipilih karena Megawati

Komjen Budi Gunawan usai menjalani fit and proper test sebagai calon Kapolri di Gedung DPR.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan permasalahan hukum calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan telah selesai. Karena itu, kata dia, Jokowi bisa menunjuknya untuk menjadi pengganti Kepala BIN saat ini, Sutiyoso.

Kepala BIN: Konsep Smart City IKN Perpaduan Modern dan Tradisi

"Iya begitu, karena Presiden sudah mengajukan, berarti masalah-masalah yang lalu dianggap sudah selesai secara hukum," kata TB Hasanuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 5 September 2016.

Mengenai anggapan bahwa penunjukkan BG karena kedekatan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Sukarnoputri, TB membantahnya. Menurutnya, BG dekat dengan siapapun. Posisinya pernah sebagai Kapolda dan juga Wakapolri.

Bareng Jenderal BG, Jokowi Pantau Vaksinasi Door to Door di Klaten

"Pada saat tugasnya mungkin sebagai Kapolda, Wakapolri, kemudian sebagai jabatan-jabatan yang lain, saya kira polisi kita cukup dekat hubungannya dengan seluruh komponen bangsa ini," ujar dia.

Politikus PDIP ini mengaku tidak ingin mendahului rekomendasi Komisi I saat fit and proper test nanti. Menurutnya ini bukan soal dukung mendukung, melainkan bentuk rekomendasi Komisi I kepada Presiden nanti.

Jokowi Puji Program Budi Gunawan

"Rencananya tentu besok dibacakan suratnya di sidang paripurna, pada hari Selasa. Kemudian hari Rabu Komisi I akan melakukan uji kelayakan. Kemudian hari Kamis hasil dari uji kelayakan itu dibawa ke paripurna. Berarti hari Kamis ada paripurna mengenai itu," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa mengatakan keterlibatan BG saat Pilpres lalu untuk mendukung Joko Widodo, harus diwaspadai. Ia khawatir dengan apa yang akan terjadi ketika BG menjadi Kepala BIN ke depan.

"Padahal BIN untuk mendeteksi persoalan atau kemungkinan yang akan muncul, seperti kerusuhan atau terorisme, dan dalam rangka presiden membuat kebijakan. Tapi kalau dalam rangka kepentingan nonnegara, Pemilu 2019 jangan-jangan dia berpihak pada PDIP," kata Desmond.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya