- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Komisaris Jenderal Budi Gunawan resmi diajukan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo. Surat pengajuan disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Jumat, 2 September 2016.
Langkah itu memunculkan kekhawatiran tersendiri, khususnya mengenai independensi BIN atau aparatur intelijen negara pada kontestasi-kontestasi politik tingkat nasional seperti pemilihan umum. Seperti diketahui bersama, tiga tahun lagi, Indonesia akan menggelar Pemilu 2019, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar secara serentak.
Politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa menyampaikan kekhawatiran tersebut. Ia khawatir, BG turut campur dalam pesta demokrasi pada 2019 itu seperti pada 2014 dengan posisi sebagai Kepala BIN. Oleh karena itu, dia meminta kejadian dua tahun lalu itu
Bagaimana peran BG pada Pilpres tersebut? Cerita itu sebelumnya sempat tersiar secara luas saat kasus PT Freeport Indonesia mengemuka ke publik melalui antara Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR, Maroef Sjamsoeddin yang ketika itu menduduki posisi Presiden Direktur PT Freeport, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Pada waktu Pilpres, kita mesti menang Pak. Kita mesti menang Pak dari Prabowo ini," kata BG yang ditirukan oleh Riza Chalid.
BG pun memaparkan strategi-strateginya dalam memenangkan calon Presiden yang diusung oleh PDIP, Jokowi. "Kalian operasi, simpul-simpulnya Babimnas," ujar Riza masih menirukan perkataan BG.
Menurut Riza, Babimnas itu bergerak atas perintah BG dan sosok bernama Syafruddin, salah satu tokoh penting di Divisi Propam Polri. Polda-polda lalu diminta untuk bergerak. "Rusaklah kita punya (konstituen) di lapangan," kata Riza yang berada di kubu seberang waktu Pilpres tersebut.
Setya Novanto yang terlibat dalam pembicaraan pun menimpali Riza, bahwa daerah yang rusak juga termasuk Papua. Mereka gagal menguasai sistem noken meski sudah menghabiskan dana hampir setengah triliun rupiah.
(mus)
