- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id - Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengaku khawatir dengan hilangnya Nawacita dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sebab, sejak di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sudah tidak ada lagi Nawacita dalam pembuka RAPBN.
"Saya bawa nota keuangan sejak tahun awal (pemerintahan). Di nota keuangan saat ini saya bingung. Dulu selalu ada karena Nawacita di halaman pertama," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu, 3 September 2016.
Ia menegaskan, Joko Widodo menjadi Presiden karena rakyat menginginkan realisasi Nawacita. Karenanya, realisasi Nawacita itu mestinya juga sudah tercermin dalam APBN.
"Kita memilih Jokowi karena Nawacita, cita-citanya. Diyakini cita-cita itu sesuai dengan keinginan rakyat," katanya.
Karenanya, Misbakhun mengingatkan Menkeu Sri Mulyani agar benar-benar konsisten berada di jalur Nawacita sesuai keinginan Jokowi. Ia juga meminta agar Sri Mulyani tak asal saja mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh Jokowi walau dengan alasan penilaian profesional sekalipun.
"Saya kembali soal professional judgement Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 5,2 persen, sementara di nota keuangan presiden 5,3 persen. Ini akan sebabkan kebingungan kita, siapa mengoreksi siapa?" tegas Misbakhun.
Misbakhun menambahkan pidato Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu adalah pidato politik dan berada di ruang politik. Sehingga pasti sudah mempertimbangkan banyak professional judgement yang ada. Terbukti, kata Misbakhun, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo bersikap optimis.
Jokowi Sempat Malu karena Indonesia Belum Jadi Anggota Penuh FATF
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan keanggotaan penuh Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrrorism Financing (FATF), dapat terus
