VIVA.co.id – Inspektorat Utama (Irtama) DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Maroko di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 1 September 2016. Pertemuan tersebut membahas mengenai sistem pengawasan internal terhadap penggunaan keuangan negara di masing-masing Parlemen.
"Kami merasa terapresiasi karena mendapat kunjungan dari perwakilan DPR dan Senat Parlemen Maroko. Kedatangan mereka untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman dalam aspek pengawasan internal, khususnya anggaran,” jelas Setyanta Nugraha Kepala Irtama DPR .
Mengawali pertemuan tersebut, Setyanta menggambarkan konfigurasi parlemen di Indonesia, yang terdiri dari 19 Alat Kelengkapan Dewan beserta supporting systemnya. Khususnya, gambaran umum tupoksi Irtama sebagai salah satu unsur penunjang di Sekretariat Jenderal.
“Pengawasan di Irtama adalah pengawasan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Bagaimana Sekjen mengadministrasikan dan melaporkan kegiatan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh para anggota dewan,” jelas Setyanta.
Beda halnya dengan negara yang mengadopsi sistem pemerintahan Inggris itu, Senat Maroko Rachid El Manyari menjelaskan, setiap anggota dewan wajib membuat laporannya secara individual. Bahkan, setiap komisi memiliki auditor independent masing- masing, sehingga segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan secara langsung.
Selain itu, untuk mengatasi upaya penyalahgunaan uang negara, Maroko menerapkan sistem transparansi. Dimana para anggota parlemen dan petinggi negara berkewajiban untuk mendeklarasikan harta kekayaan milik pribadinya beserta sumber kekayaannya.
Hal ini dilakukan sebelum dan sesudah berakhirnya masa jabatan mereka. “Pada akhir periode akan dicek juga jumlah kekayaannya mereka. Apakah ada pertambahan yang luar biasa atau yang tak wajar,” ujar Rachid.
Menanggapi hal tersebut, sambung Setyanta, Irtama akan mendalami masukan tersebut dan menyambut baik undangan dari para delegasi untuk melihat langsung tata kelola audit yang diterapkan di negara yang menganut sistem parlementer bikameral itu.
“Walaupun kita sudah banyak yang mengawasi, baik internal maupun eksternal seperti BPK. Namun, Ini penting untuk dipelajari, bagaimana setiap komisi disana memiliki auditor dan setiap kegiatan yang menggunakan uang negara dibuatkan laporannya langsung oleh anggota parlemen, sangat transparan dan akuntabel, ” ujarnya. (www.dpr.go.id)
