- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) ke depan akan berperan mengkoordinasikan semua komunitas atau lembaga intelijen.
Menurut Supiadin, sejumlah institusi seperti militer, Kepolisian, atau kementerian sejauh ini memiliki intelijen masing-masing. "BIN koordinasikan semua komunitas intelijen," kata Supiadin usai rapat bersama BIN di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.
Dalam konteks terorisme, peranan BIN lebih pada pencegahan. Karena itu, BIN akan mengkoordinatori lembaga intelijen dari pusat hingga daerah. Ia mencontohkan di daerah ada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang diketuai bupati dan wali kota.
"Apakah semua bupati dan wali kota paham intelijen? Ini yang sebabkan rapat-rapat Kominda di daerah tak efektif. Ke depan kita minta peranan intelijen benar-benar terwujud. Lebih baik mencegah dari menindak," kata Supiadin.
Senada dengan Supiadin, anggota Pansus Terorisme, Nasir Djamil mengatakan, ke depan memang ada wacana agar lembaga-lembaga intelijen mampu saling berkoordinasi. Sehingga tak masing-masing berjalan sendiri.
"Intelijen kita punya induknya masing-masing. Sehingga koordinasi tak berjalan baik. Karena itu kita minta di UU ini agar fungsi BIN kita formulasikan untuk diperkuat, dikoordinasi. Kita coba sinkronkan dengan UU BIN," kata Nasir.
Ia ingin melihat seberapa besar pengaruh intelijen bagi pencegahan terorisme. Sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan early warning soal potensi terorisme.
"Walau mereka bilang, kami tak mau sampaikan karena khawatir akan mengganggu perekonomian kita. Tapi kenyataannya bom Thamrin banyak menilai intelijen kita kecolongan," kata Nasir.
(mus)
