- Biro Pers Istana/Abror Rizki
VIVA.co.id – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritisi pemerintah soal visi maritim. Partai Demokrat menilai kritikan itu merupakan energi baru untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Karena, walaupun Pak SBY mantan Presiden, tentu beliau memahami betul bagaimana roadmap pengelolaan negara. Juga termasuk di dalamnya roadmap negara kepulauan kita dihubungkan dengan kemaritiman," kata Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto, ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, energi tambahan dari SBY itu agar pemerintah juga bisa lebih mengoreksi diri, sehingga kebijakannya tidak sekadar wacana.
"Energi positif buat pemerintah sekarang, untuk lebih mengoreksi diri, bahwa konsepsi membangun sebuah kebijakan itu bukan hanya wacana," ujar Didik.
Menurut Didik, SBY memahami konsepsi wacana yang sudah benar. Namun SBY menunggu implementasi yang bisa diterima oleh seluruh daerah.
"Konsepsinya harus dibuat mateng, kemudian bisa dilaksanakan akseptabel di masyarakat, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah yang akan menjadi bagian dari kebijakan roadmap kemaritiman itu," kata Didik.
Sebelumnya, SBY mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, ia menilai, selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim ini baru sebatas retorika belaka.
"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim negara kepulauan, wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim. Namun, yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu lalu.
