VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Hamka menilai upaya pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini sangat sigap, dengan melibatkan secara intensif berbagai pihak baik TNI/ Polri.
Kendati pencegahan sudah dilakukan secara lebih intens, menurut Rahmat tetap saja ada titik-titik api yang terjadi.
"Banyaknya warga masyarakat yang ditangkap akibat diduga pembakar lahan harus disikapi dengan penuh kearifan. Pelarangan pembakaran lahan bagi masyarakat tidak disertai upaya secara sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberikan solusi atas hal tersebut, harusnya ada upaya secara lebih komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah, untuk bagaimana seharusnya membuka ladang tanpa membakar," ujarnya di Senayan, Selasa 30 Agustus 2016.
Ia menambahkan, upaya pelarangan pembakaran lahan untuk membuka ladang harus disertai dengan program yang lebih terencana, terarah dan terpadu.
"Harus ada sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dalam hal ini pihak kementerian dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya karena sudah dilarang membuka lahan dengan cara membakar, maka di daerah-daerah yang selama ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya daerah Sumatera dan Kalimantan harus diberikan bantuan alat-alat berat sampai ke kecamatan bahkan desa, agar dapat digunakan secara bergiliran oleh masyarakat membuka lahannya dengan cara mekanis," ujar Politisi Dapil Kalteng ini.
Ia menambahkan, selain itu disertai juga dengan penyuluhan untuk penggunaan bahan-bahan untuk mengolah dan membuka lahan secara kimiawi yang tentunya tetap ramah lingkungan," kata Politisi PDIP tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan Rahmat, penanganan-penanganan seperti itu belum jelas terlihat dalam kegiatan di lapangan baik dalam bentuk program pemerintah pusat maupun daerah.
"Hal ini menunjukkan bahwa belum ada keseriusan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah yang setiap tahun selalu menjadi bencana ini secara komprehensif. Ini dapat dilihat di lapangan masih banyaknya masyarakat yang kebingungan dan tidak tahu harus dengan cara apa lagi membuka lahan, kalau tidak dengan cara membakar," ujarnya.
Perlu ditegaskan, kata Rahmat, kalau penanganannya hanya seperti ini maka tidak akan menyelesaikan masalah.
"Masyarakat akan jadi korban terus, lebih baik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga Menteri Pertanian mundur saja, karena tidak peka terhadap masalah yang dihadapi masyarakat karena tidak mampu menghadirkan solusi, hanya jadikan masyarakat sebagai korban saja, kalau hanya seperti ini yang dilakukan," ujarnya. (webtorial)
