PKS: DPR Tak Perlu Bikin Sekolah Parlemen

Rapat Paripurna DPR.
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menghargai semangat Ketua DPR Ade Komarudin untuk mendirikan sekolah parlemen demi meningkatkan kualitas anggota DPR. Khususnya sebagai upaya peningkatan  (upgrading) kualitas anggota DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Jadi Pimpinan DPR, Begini Ribetnya Kesibukan Azis Syamsudin

Meski demikian, Jazuli berpendapat DPR tidak perlu mendirikan atau menggunakan istilah sekolah karena bisa bias persepsi dan interpertasi di masyarakat.

"Kalau sampai mendirikan sekolah parlemen nanti dipersepsi lain oleh publik, kok anggota DPR malah sibuk belajar bukannya kerja melaksanakan fungsi utama," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Senin 29 Agustus 2016.

Formappi Khawatir DPR Era Puan Maharani Cuma Jadi Stempel Jokowi

Selain itu, Jazuli menilai pendidikan politik dan penyiapan anggota DPR yang berkualitas seharusnya menjadi domain dan tugas partai politik (parpol).

"Parpol yang seharusnya didorong untuk melakukan itu dan pada prakteknya bisa saja bersinergi dengan akademisi perguruan tinggi atau kalangan civil society," katanya.

10 Hari Usai Dilantik, Anggota DPR Masih Kongko-kongko Tunggu Gaji

Jazuli pernah meneliti tentang reformasi DPR dalam disertasinya. Berdasarkan penelitiannya yang dibutuhkan DPR adalah penguatan dukungan keahlian yang profesional dan kompeten serta independen.

Selebihnya yang diperlukan adalah disiplin Anggota DPR dalam merujuk hasil-hasil riset dan data-data ilmiah akurat yang dihasilkan para ahli sebagai basis analisis pembuatan kebijakan.

"Secara kelembagaan DPR harusnya punya semacam lembaga pendukung keahlian seperti di Amerika Serikat, ada budget house dan library of congress, yang benar-benar profesional dan independen, diisi para pakar di berbagai bidang. Usernya adalah anggota DPR," jelas Jazuli.

Namanya pendukung, lanjut Jazuli, hasil-hasil kajian mereka tergantung pada user-nya. Yang perlu didorong adalah komitmen, kemauan, dan kinerja anggota untuk memberdayakan tenaga ahli dan sistem pendukung untuk menyiapkan data dan analisa yang akurat sehingga kebijakan DPR makin berkualitas.

"Di sinilah peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik punya peran penting untuk mengontrol kualitas kinerja dan mendisiplinkan anggotanya," ujar Jazuli.

 

(ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya