- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alimsyah , mengatakan sekolah parlemen yang akan dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya dimaksimalkan saja di partai politik.
"Maksimalkan saja di partai politik. Toh duit partai politik lebih dari cukup. Bantuan keuangan partai juga dalam pendidikan politik bukan hanya pengkaderan saja," kata Syamsuddin pada viva.co.id di kantor Seknas Fitra, Jakarta, Minggu 28 Agustus 2016.
Adanya usulan sekolah parlemen tersebut juga menunjukkan fakta ada masalah dengan anggota DPR yang saat ini sudah menjabat. Mereka yang terpilih justru orang-orang yang tak siap menjadi anggota legislatif.
"Aneh anggota DPR saat kampanye tahu semua. Begitu dilantik perlu studi banding karena belum paham. Dulu cerdas, sekarang blank. Partai politik harus bertanggung jawab. Toh mereka disetor duit. Uang anggota legislatif dipotong dari gaji, tapi itu bukan duit anggota tapi uang rakyat, rakyat bayar gaji pokok, tunjangan jabatan, yang harusnya full dipakai untuk menyerap aspirasi konstituen," kata Syamsuddin.
Ia menilai untuk memperbaiki kualitas anggota dewan maka harus dibenahi kualitas dari hulunya. Undang-undang partai politik seharusnya dimaksimalkan untuk mengatur syarat mengikat calon legislatif. Misalnya bagi partai politik yang mencalonkan kadernya sebagai calon anggota legislatif harus melewati kaderisasi berjenjang.
Jadi Pimpinan DPR, Begini Ribetnya Kesibukan Azis Syamsudin
Aziz menjadi Wakil Ketua DPR bidang polhukam.
