- Twiiter
VIVA.co.id – Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman, turut hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin 22 Agustus 2016. Dia hadir untuk menghadiri sidang gugatan UU Pilkada mengenai cuti kampanye yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Habiburokhman mengatakan, bahwa Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada, yang digugat Ahok, sudah sesuai dengan konstitusi. Dia menilai justru gugatan yang dilakukan Ahok tidak beralasan.
Bahkan, dia menilai permohonan Ahok berbahaya jika dikabulkan. Lantaran hal tersebut akan membuat penantangnya kesulitan bersaing dalam Pilkada.
Dia mencontohkan mengenai kewajiban cuti bagi petahana dalam masa kampanye. Menurut dia, petahana dapat terus bersosialisasi dalam masa kampanye dengan menggunakan kapasitasnya sebagai Kepala Daerah.
"Ya bahayanya akan sulit sekali membedakan, karena ada bias, dia sebagai calon atau sebagai gubernur aktif, dia tentu bisa mengambil keuntungan yang secara otomatis merugikan penantangnya," kata Habiburokhman di Gedung MK.
Berdasarkan hal tersebut, dia meyakini Ahok bakal kesulitan dalam membuktikan permohonannya jika lolos dari sidang pemeriksaan pendahuluan.
Habiburokman, yang sebelumnya mengajukan permohonan sebagai pihak terkait, berharap gugatan Ahok tersebut ditolak.
"Iya, kita minta jelas dalam petitum kita, kita minta majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonannya pak Ahok."
(mus)
